loading…
Sandiaga Uno mengatakan, pihaknya tengah menggenjot salah satu kebijakan untuk memberikan intensif kepada rumah produksi. Namun, rencana itu saat ini masih menemui hambatan karena belum disetujui oleh Kementerian Keuangan. Foto/MPI/Selvianus Kopong Basar
Terkait hal tersebut, Menteri Pariwisata dan Ekonomi Kreatif (Menparekraf) Sandiaga Uno mengatakan bahwa pihaknya tengah menggenjot salah satu kebijakan untuk memberikan intensif kepada rumah produksi. Namun, rencana itu saat ini masih menemui hambatan karena belum disetujui oleh Kementerian Keuangan.
“Kita sudah mendorong dengan beberapa kebijakan, tetapi satu kebijakan mengenai cashback yang belum kita push. Mudah-mudahan sebelum pemerintahan Pak Jokowi (berakhir) Oktober nanti bisa disetujui oleh Kementerian Keuangan,” kata Sandiaga Uno saat ditemui di kawasan Senayan, Jakarta, Minggu (12/5/2024).
“Kita ingin memberikan insentif kepada para sineas untuk syuting di destinasi-destinasi yang kita unggulkan. Dengan intensif ini mudah-mudahan lebih banyak film kita dan kualitasnya yang bisa berdampak pada produksi,” lanjut Menparekraf.
Sandiaga mengatakan, rencananya intensif yang akan diberikan itu jumlahnya mencapai 25 persen dari biaya produksi film. Tujuannya tentu untuk membantu biaya pengeluaran rumah produksi ketika menggarap sebuah film.
Dengan begitu, diharapkan film-film Indonesia dapat bersaing dengan film luar negeri di kancah internasional.
“Kita mengajukannya waktu itu sampai April, cashback-nya sampai 25 persen daripada cost yang dikeluarkan sebuah production,” ungkap Sandiaga.
“Mudah-mudahan membantu cash flow dari filmmakers karena dengan intensif tersebut bisa bersaing dan berkompetisi dengan destinasi-destinasi lain yang mendorong pola yang sama,” ungkapnya lagi.
Sandiaga juga terus mendorong agar kebijakan untuk memberikan intensif kepada rumah produksi segera disetujui oleh Kementerian terkait.
“Saya sudah mengajukan hampir dua tahun lalu, mudah-mudahan dorongan dari teman-teman media juga agar rekan-rekan kami di pemerintahan bisa menyetujui,” kata Sandiaga.
“Hanya di mejanya Bu Menteri Keuangan. Peraturannya lagi direvisi, tetapi kita dorong supaya Menteri Keuangan bisa melihat film ini sebagai identitas bangsa,” pungkasnya.
(tsa)