Direktur Jenderal HAM Kemenkumham Dhahana Putra mengungkapkan hal tersebut dibuktikan dengan pengesahan Peraturan Presiden Nomor 60 Tahun 2023 tentang Strategi Nasional Bisnis dan HAM.
“Tidak hanya pemerintah, para pemangku kebijakan, serta akademisi, namun Strategi Nasional Bisnis dan HAM juga menjangkau para pelaku usaha,” kata Dhahana saat menerima audiensi Roul Wallenberg Institute (RWI) di Jakarta, Selasa, seperti dikutip dari keterangan resmi Kemenkumham.
Ia menjelaskan saat ini lembaganya sedang merampungkan Rencana Aksi Nasional Hak Asasi Manusia (RANHAM) generasi keempat, yang salah satu fokusnya termasuk isu perubahan iklim.
Menteri Hukum dan HAM Yasonna Hamonangan Laoly juga baru meluncurkan program capaian Direktorat Jenderal HAM pada Rapat Kerja Program Pemajuan dan Penegakan Hak Asasi Manusia Tahun 2024 di Jakarta, di antaranya Indeks HAM sebagai upaya mengukur perkembangan, dampak kebijakan, serta kendala dan hambatan implementasi HAM di Indonesia.
Baca juga: Menkumham: PRISMA 2.0 perbaikan dan pembaruan aplikasi bisnis dan HAM
Kemudian sebagai tindak lanjut pelaksanaan Perpres 60 Tahun 2023, lanjut Dhahana, telah ditetapkan peraturan menteri beserta petunjuk pelaksanaan terkait dengan tata kerja Gugus Tugas Nasional dan Gugus Tugas Daerah, yang dalam pengembangan uji tuntasnya melalui pengembangan aplikasi PRISMA 2.0.
Sebagai bentuk komitmen dan semangat dalam mewujudkan P5HAM (Penghormatan, Perlindungan, Pemenuhan, Penegakan, dan Pemajuan Hak Asasi Manusia) yang berdampak untuk menuju Indonesia Emas, kata Dhahana, dilahirkan pula Mars Ditjen HAM.
Dalam kesempatan itu, Direktur Eksekutif RWI Peter Lundberg sangat mengapresiasi program serta kebijakan yang sudah, sedang, dan akan dilakukan Ditjen HAM dan membuka kesempatan berdialog lebih intens, mengingat banyak program yang dapat dikembangkan bersama ke depannya.
Baca juga: Menkumham: Stranas Bisnis dan HAM jawab tantangan global
Dia juga berharap mendapat kesempatan pada forum yang rencananya akan diselenggarakan Kemenkumham bersama para pemangku kebijakan dan program
“RWI tetap akan fokus untuk dapat bersama Indonesia dalam mengembangkan Hak Asasi Manusia,” ujar Peter.
RWI merupakan salah satu lembaga terkemuka yang fokus pada penelitian terkait HAM, bisnis, lingkungan, pendidikan, dan lain-lain.
Dalam pertemuan, turut hadir Direktur Kerja Sama HAM Bersama jajarannya. Sementara dari pihak RWI, yang hadir di antaranya Direktur Eksekutif, Deputi Direktur Operasi, Deputi Direktur Operasi, Penjabat Direktur Negara, dan Petugas Program.
Baca juga: Kemenkumham siapkan mekanisme percepatan edukasi bisnis dan HAM
Baca juga: Kemenkumham pertimbangkan pemberian apresiasi perusahaan lolos PRISMA
Baca juga: Kemenkumham: Penerapan HAM pada bisnis tingkatkan reputasi global
Pewarta: Agatha Olivia Victoria
Editor: Didik Kusbiantoro
Copyright © Redaksi Nusa 2024
